“Pengusaha Angkutan Barang Ini Terlalu Enak, Lalu Ada Aturan Keras Kaget”

01 / 08 / 2018 - in Berita

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan resmi menerapkan penindakan untuk truk Over Dimensi dan Over Load (ODOL) per hari ini(1/8). Kebijakan tersebut dengan dibarengi aktivasi kembali 11 jembatan timbang (JT) oleh Kemenhub. JT Widang Jatim adalah satu-satunya yang diaktifkan kembali untuk menertibkan truk ODOL.

Melalui diskusi Dishub Jatim bersama DPD Aptrindo Jatim, Muhammad Isa Anshori Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan Jalan Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur mengatakan “Sebenarnya pengawasan angkutan barang melalui JT menjadi kewenangan pusat, yang sebelumnya memang menjadi kewenangan kami. Perihal sanksi truk ODOL, memang aturan ini sudah ada sejak tahun 2009. Saya menilai pengusaha angkutan barang ini kepatuhan terhadap aturan yang rendah. Di JT Widang hampir ada 3000 kendaraan melintas setiap hari, dari data kami hampir 1400 truk melanggar. Dari penindakan kami sejak tahun 2014 hingga 2017 pelanggaran menurun hingga 23 persen. Sebelum diserahkan ke Kementerian Perhubungan, kami sudah membuat sistem JT menjadi lebih baik. Sistem yang kami terapkan selama 4 tahun itu, Alhamdulillah pelanggarannya menurun. Selama tahun 2017 kami menimbang hampir 5 juta kendaraan dan sekitar 2 juta lebih kendaraan melanggar. Kembali ke masalah truk ODOL, Saya rasa pengusaha angkutan barang ini terlalu enak, lalu sekarang tiba-tiba ada aturan keras bahwa yang melanggar akan langsung potong atau ditilang kaget semua. Padahal aturan ini sudah lama ada kira-kira 9 tahun yang lalu, baru sekarang kaget, “ katanya.

Hadir dalam acara Ariel Wibisono Ketua DPD Aptrindo Jatim yang mengatakan mendukung dengan penindakan tegas terhadap truk ODOL. “Kami menyatakan mendukung penuh peraturan pemerintah. Kami semua menunggu praktek di lapangan terutama sanksi apakah berjalan atau tidak. Selama ini, kami pengusaha angkutan barang tidak bisa kompak karena tidak ada pembatasan bottom price. Karena tidak ada ketegasan dari peraturan yang sudah ada, salah satunya ODOL ini. Kami pengusaha angkutan barang ini bukan rugi, cuma karena kami terdesak tidak bisa naikkan tarif karena tidak ada penindakan yang tegas di lapangan. Pemilik barang ini menunggu tindakan tegas pemerintah di lapangan. Jika aturan ini benar menyeluruh untuk semua angkutan barang yang ada, Saya rasa kami akan kompak karena klasifikasi barang sudah jelas. Angkutan barang dengan wing box, dump truck, loss bak dan trailer semua sudah ada pasarnya,” ungkapnya.

Isa Ansori menambahkan “ Sanksi paling berat untuk kendaraan yang tidak mematuhi kewajiban uji tipe menurut UU adalah penjara kurungan satu tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta rupiah. Sekarang saja ini masih tilang. Penindakan penurunan barang akan dilaksanakan secara bertahap yaitu untuk Bulan Agustus 2018, penindakkan muatan yang kelebihan diatas 100 persen . Lalu, bulan berikutnya untuk muatan berlebih 75 – 100 persen. Memang hal ini konsekuensinya inflasi, Saya paham harga angkutan barang itu sudah mekanisme pasar. Faktanya pelanggaran hukum seperti ini justru merusak iklim bisnis di bidang angkutan,” tambahnya.

Ariel melanjutkan penjelasannya, “Saya mengusulkan agar realisasi di lapangan ini akan berjalan. Sekarang kan ada timbangan portable. Di setiap provinsi sudah ada kawasan industri. Silahkan lakukan operasi langsung di dekat atau depan pabrik itu, jangan ditempat yang jauh dari pabrik atau sekitar jalan tol. Itu dimaksudkan agar pemilik barang juga bisa melihat. Permasalahan di kami adalah pemilik barang belum percaya kepada sanksi dan tindakan tegas dari aturan kementerian perhubungan,” tegasnya.

GIO_7116e

Acara diskusi ini diakhiri dengan foto bersama Kabid Angkutan Jalan dan Keselamatan Jalan Dishub Jatim, Ketua DPD Aptrindo Jatim dan Ketua DPC Aptrindo Surabaya.

Teks : Sigit A

Foto : Giovanni V

 



Sponsors

 

 

 

logo-chinatrucks300 327pix