Aptrindo: Pemerintah Seharusnya Tidak Perlu Terlalu Melihat JBI

08 / 12 / 2016 - in Berita

Dalam rangkaian Rapat Konsolidasi anggota Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Provinsi DKI Jakarta bertema Kebijakan Pemerintah Menunjang Angkutan Barang, anggota Aptrindo juga menggelar diskusi dengan Direktur Sarana dan Prasarana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Karlo Manik, menyoal kebijakan over tonase angkutan barang di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (7/Nov) lalu.

Karlo mengatakan, persoalan mengenai over tonase dan over dimensi sudah terjadi sejak lama. Meski demikian, hingga hari ini pemerintah belum melakukan revisi apapun mengenai regulasi tersebut. ”Meski aturan sudah ada sejak lama, tapi pelanggaran yang terjadi juga sejak lama dan belum ada perubahan hingga sekarang,” tuturnya.

Di lain pihak, Udin dari PT Dunex menyayangkan kebijakan pemerintah mengenai kebijakan over tonase ini. Menurutnya selama ini kebijakan over tonase tidak dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas jalan, sehingga pengusaha truk tidak dapat meningkatkan muatannya. Ia juga mempertanyakan apakah kualitas jalan di Indonesia sudah setara dengan negara lain terutama si kawasan Asean. ”Kami sebagai pengusaha mau tidak mau harus merogoh kocek lebih banyak lagi. Ini akan menimbukan gejolak di customer akhir karena harga-harga jadi meningkat,” protesnya.

Menurut Udin, secara tidak langsung jika kebijakan over tonase ini tidak dihapuskan dapat menimbulkan gejolak yang lebih besar di semua lini. ”Kalau customer pada akhirnya tidak mampu membeli barang karena harga di pasaran tinggi, otomatis produsen akan menurunkan jumlah produksi. Bila jumlah produksi terus turun, kami akan kena imbasnya,” imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Karlo Manik berdalih bahwa persoalan kualitas jalan raya di semua kelas merupakan kebijakan dari Kementerian PUPR. Meski demikian, ia yakin jika dalam proses pembuatan jalan selalu dilakukan pengawasan pada setiap prosesnya terutama menyangkut kualitas jalan.

“Pembuatan (jalan) memang diawasi, tapi bisa jadi dalam prosesnya ada yang luput tidak diawasi. Oleh sebab itu butuh pengawasan. Sedangkan terkait kualitas jalan di semua daerah, misalnya kualitas satu, tentu seluruhnya sama, baik di Jakarta maupun di Kalimantan,” ujar Karlo.

Karlo tidak menampik jika kebijakan over tonase akan membawa dampak pada jumlah muatan dan harga barang. Namun, ia berharap agar semua pengguna jalan, terutama pengusaha truk harus menaati peraturan tersebut. Terkait dampak kebijakan over tonase, Karlo lebih menekankan pada persoalan persaingan harga yang menurutnya masih terus terjadi di semua lini, baik karoseri dan pengusaha truk. Ia juga berharap agar sesama anggota Aptrindo memiliki kesepakatan dan komitmen yang sama untuk menaati kebijakan over tonase.

”Kalau ada pemilik barang yang meminta barangnya dikirim tapi dengan konsekwensi melanggar peraturan overdimensi dan overtonase, jangan diterima. Begitu juga dengan pengusaha truk lain harus memiliki kesepakatan yang sama. Tapi, kalau pemilik barang itu mengancam akan pindah ke tempat lain dan transporter tidak punya pilihan lain dan akhirnya menerima, maka ketaatan terhadap peraturan akan sulit terealisasi. Kalau pun ada persaingan, sebaiknya persaingan dalam hal layanan,” jelasnya.

Terkait kebijakan over tonase yang dinilai merugikan pengusaha truk di Indonesia, Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan berharap agar Kemenhub dalam penyelenggaraan uji tipe kendaraan (KIR) tidak perlu mengesahkan JBI (Jumlah berat yang diizinkan). Menurut Gemilang, hal ini perlu dilakukan agar dalam praktiknya masing-masing dinas tidak terdapat perbedaan dalam penentuan JBI pada kendaraan yang sama dengan tipe yang sama, namun dengan pertimbangan yang berbeda-beda.

”Sehingga KIR yang ada di daerah itu JBI untuk tipe  kendaraan A dan jenis A adalah X, sehingga tinggal periksa kesesuaiannya. Hal ini juga berlaku bagi APM (agen pemegang merek) dan perusahaan karoseri agar membuat barang sesuai dengan yang ditentukan, dan tidak membuat produk yang tidak sesuai dengan rancang bangun yang ditentukan,” papar Gemilang.

Menanggapi hal tersebut, Karlo mengaku bila secara pribadi sepakat dengan pemaparan Gemilang. Menurutnya, seharusnya memang bisa untuk tidak terlalu melihat JBI, sehingga yang dihitung dari truk adalah berapa berat muatannya. Namun permasalahan yang terjadi adalah setelah truk dikaroseri, pihaknya tidak menghitung berapa berat kosong tanpa muatan.

“Kalau misal JBI ditentukan dari pusat berapa jumlahnya setelah dikaroseri, baru kami bisa menghitung berapa berat muatannya. Tapi kami tidak terlibat mengenai berat kosong setelah dikaroseri dan yang tahu beratnya adalah orang daerah. Tapi kami akan coba pertimbangkan agar tidak ada JBI yang berbeda pada kendaraan yang sama,” pungkas Karlo.

 

Teks: Citra
Editor: Antonius
Foto: Pebri

 

 



Related Articles

Sponsors

logo-chinatrucks300 327pix