Aturan Ganjil-Genap di Tol Jakarta-Cikampek Belum Saatnya Diterapkan

31 / 08 / 2017 - in News
Aturan Ganjil-Genap di Tol Jakarta-Cikampek

Penerapan aturan ganjil-genap di Jalan Tol Jakarta-Cikampek sejauh ini memang masih sebatas wacana. Namun di mata Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), kebijakan yang sejatinya ditujukan untuk mengurangi pengguna kendaraan pribadi agar beralih ke angkutan massal, justru dianggap salah sasaran lantaran mengorbankan laju pendistribusian logistik khususnya di Pulau Jawa.

Ketua DPD Aptrindo DKI Jakarta, Mustajab Susilo Basuki mengungkapkan, terkait wacana pemberlakuan aturan ganjil-genap di Tol Jakarta-Cikampek khususnya untuk angkutan barang dianggap sudah tidak pada tempatnya. “Kalau dalam konteks kendaraan atau angkutan penumpang, aturan ganjil-genap itu sudah pada tempatnya karena memang di Indonesia ini khususnya di Jakarta sudah tidak efektif lagi, karena satu mobil hanya dipakai oleh satu orang untuk setiap hari pergi-pulang kantor. Sementara truk angkutan barang ini tidak menguasai jalanan karena kami ini beroperasinya di sela-sela itu dan bukan kami yang menguasai jalan raya,” kata Mustajab.

Mustajab mengingatkan, jika angkutan barang khususnya kelas 2 ke bawah dibatasi operasionalnya dengan aturan ganjil-genap, dikhawatirkan tata kelola lalu lintas tidak akan efektif dan efisien untuk mendukung jalur distribusi logistik secara sehat dan aman. “Karena kalau keluar lagi dari jalur tol, artinya kita mendukung kemacetan yang ada di luar jalur tol dan sekarang ini dimana-mana sudah macet. Dalam kondisi ini artinya truk harus melewati jalan-jalan perkampungan, atau mungkin juga harus melintas di jalur-jalur kelas jalan yang bukan untuk peruntukan truk barang, di sini sudah tidak sehat lagi,” ujarnya.

Menurut Mustajab, pemerintah seharusnya menyiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu. “Kenapa tidak dibikin jalan tol double track model layang di ruas tol Jakarta-Cikampek? Jalur atas khusus mobil penumpang dan jalur di bawahnya atau jalur lamanya khusus untuk angkutan barang dengan truk-truk kelas berat yang tidak perlu naik-naik tanjakan. Saya pikir kita bisa kok, karena lahan masih tersedia dan investor ada. Kalau pemerintah mengalami kesulitan, menurut saya langkah awal yang bisa dilakukan adalah melibatkan para ATPM (agen tunggal pemegang merek) mobil dan sepeda motor. Artinya, setiap produksi satu unit mobil mereka berkewajiban mengkontribusikan sekian meter square untuk mempersiapkan jalan bagi kendaraan yang diproduksi, demikian pula halnya dengan ATPM sepeda motor. Sehingga setiap produksi kendaraan yang dikeluarkan oleh pabrikan atau ATPM itu similar sudah menyiapkan infrastruktur jalannya sendiri,” urai pria berkacamata ini.

Mustajab juga optimis jika ATPM sanggup memenuhi hal tersebut mengingat keuntungan dari penjualan kendaraan penumpang bernilai fantastis. “Bisa dibayangkan mobil LCGC yang awalnya dijual di bawah Rp 100 juta, sekarang harganya sudah di atas Rp 100 juta dan hampir semua merek melakukan keseragaman harga dan ini identik dengan praktik kartel. Harusnya pemerintah sadar akan hal ini karena pemerintah yang lebih paham dan lebih pintar dalam hal itu. Tapi kalau pemerintah tidak bisa mengelola kondisi ini ya rasanya sih ke depannya anak cucu kita yang mendapatkan tanggung jawab beban ini yang tidak main-main beratnya.”

Pembangunan sistem LRT (Light Rail Transit) maupun MRT (Mass Rapid Transit) yang sedang digeber pembangunannya oleh Pemerintah Indonesia, menurut Mustajab, sudah sangat tepat. “Karena itu akan membuat penumpang-penumpang yang tujuannya satu arah dengan trayek LRT atau MRT tidak perlu membawa mobil pribadi lagi. Pemerintah di sini diharapkan dapat menciptakan sarana transportasi massal bagi penumpang yang dikelola dengan baik dan benar. Kalau sarana transportasi massal sebagai pengganti kendaraan pribadi sudah tersedia dengan baik, silakan saja menerapkan aturan ganjil-genap untuk angkutan barang.”

 

Editor: Antonius
Foto: Dok. TruckMagz

 



Related Articles

Sponsors

GIIAS Medan Auto Show