Aturan ODOL Diminta Adaptif Terhadap Daya Saing Industri

23 / 01 / 2020 - in News

Pengamat logistik Togar M. Simatupang menilai polemik pemberlakuan larangan ODOL (overloading & overdimensi) oleh Kementerian Perindustrian kepada Kementerian Perhubungan agar dilakukannya moratorium aturan hingga tahun 2024 perlu dicarikan jalan keluar. Salah satunya Kementerian Perindustrian atau teknis lainnya perlu diperkenankan mengajukan ijin ODOL sesuai dengan jenis komoditas dan spesifikasi teknologi.

Perizinan tersebut disertai dengan kewajiban kompensasi yang sepadan untuk perbaikan jalan, asuransi, dan KIR aktif. “Perlu perbaikan ketentuan ijin, ratifikasi peraturan ODOL di daerah, serta transparansi pengawasan dan penegakan perlu dilakukan percepatan melalui pendekatan digital. Proses ratifikasi dapat dengan mudah dilakukan oleh daerah sehingga tercapai tingkat pemahaman dan implementasi yang efektif,”terangnya.

Menurut pengajar Institut Teknologi Del, Sumatera Utara ini, lewat teknologi digital mempermudah deteksi pelanggaran secara dini dan pintu secara otomatis mencegat truk ODOL memasuki jalan tol ataupun nasional. Selain itu, teknologi digital membantu dalam penentuan tarif yang berkeadilan dan peningkatan utilitas kendaraan yang selama ini menjadi biang kerok perang harga.

Ia meyakini beberapa solusi di atas dapat mengurai beberapa masalah terkait penegakkan aturan ODOL. Seperti kesimpangsiuran di lapangan terjadi karena penegakan yang tidak konsisten dan merata secara nasional. Adanya aturan Jumlah berat yang diizinkan (JBI) yang tidak seragam satu daerah dengan daerah lainnya.

Persoalan mendasar lainnya yang membuat ketidakpatuhan adalah perang harga antar penyedia jasa angkutan. Penyedia jasa angkutan mempunyai nilai tawar yang rendah dalam menentukan tarif jasa. Pemilik barang dengan mudah mendapatkan transporter lain dengan tarif yang lebih rendah,”ujarnya.

Lebih lanjut, kata Togar, tidak hanya hanya tarif, pemilik barang juga dapat mendikte ukuran kenderaan maupun berat muatan dengan iming-iming kontrak jangka panjang. Transporter terpaksa mengikuti keinginan pemilik barang demi mengejar muatan untuk bisa tetap mengejar setoran atau membayar cicilan. Perang harga inilah yang menyebabkan rendahnya tingkat pengembalian investasi dan terlambatnya peremajaan kendaraan.

Diketahui, sebelumnya Kementerian Perhubungan tahun lalu teah menerbitkan Surat Edaran Menteri Perhubungan No. 21 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Pengawasan terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih (Over Dimension). Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari dukungan komitmen pemangku kepentingan, sosialisasi kepada para pemilik, pengemudi, sampai produsen, pengawasan melalui jembatan timbang daring, operasi penimbangan berat bergerak (weight in motion), fasilitas e-KIR, serta penindakan melalui normalisasi langsung dan e-tilang.

Togar M. Simatupang

Teks: Abdul

Foto: Dok. Pribadi



Sponsors

 

 

 

logo-chinatrucks300 327pix