Kadishubtrans DKI : Bukan Usia Truk yang Bermasalah, Tapi…

22 / 04 / 2016 - in CEO Interview
Dishubtrans DKI

Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta sebagai pelaksana tugas dalam hal perhubungan dan transportasi di seluruh wilayah Ibu Kota Negara Indonesia ini, mempunyai sejumlah fungsi dan kewenangan.

Terkait kewenangan dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerjanya tersebut, saat ini Dishubtrans DKI Jakarta tengah dihadapkan pada polemik atas dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No.5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

Perda DKI No.5 Tahun 2014, Pasal 51 ayat 1 menyatakan untuk menjamin ketersediaan layanan Angkutan Jalan umum yang memenuhi aspek laik Jalan dan ramah lingkungan, ditetapkan pembatasan masa pakai Kendaraan Bermotor Umum. Kemudian di ayat 2 butir (e) ditegaskan, untuk masa pakai kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi dengan ketentuan mobil barang paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Beragam tanggapan dari pelaku industri angkutan barang seperti dari kalangan pengusaha trucking yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) DKI Jakarta pun mencuat.

Menurut Andri Yansyah, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi (Kadishubtrans) Provinsi DKI Jakarta, Perda No.5 Tahun 2014 ini sebenarnya mengatur pembatasan usia kendaraan yang lebih rendah dibandingkan dengan regulasi Kementerian Perhubungan, yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.

Dalam Permenhub No.PM 98 Tahun 2013 disebutkan batasan usia kendaraan angkutan barang maksimum 20 tahun. Atas dasar itu lah Dishubtrans akan menjadikannya sebagai rujukan dalam mengeluarkan kebijakan tersendiri tanpa perlu menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) lagi.

Untuk mengetahui seberapa banyak armada truk yang sudah masuk kategori usia lanjut, Kadishubtrans DKI meminta kesediaan pihak asosiasi untuk menyerahkan data jumlah kendaraan yang akan diperpanjang maupun yang sudah harus discrap (dimusnahkan). “Selanjutnya, jumlah kendaraan yang diusulkan nanti untuk diperpanjang akan saya cek betul kondisinya, dan tidak asal saja,” kata Andri.

Kadishubtrans juga mengatakan bahwa perawatan mandiri (workshop di dalam pool) perlu diperhatikan, lantaran Pemda DKI sudah mengingatkan jika para pengusaha yang tidak memiki workshop sendiri harus bekerjasama dengan agen pemegang merek (APM) melalui jaringan bengkel resmi masing-masing. Sehingga keinginan dari pengusaha trucking untuk memperpanjang usia pakai kendaraannya dapat diakomodir, dengan catatan pihak pengusaha harus kooperatif dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan data Dishubtrans DKI, usia kendaraan angkutan barang di Jakarta berusia ≤ 5 tahun (2011-2015) : 20.763 unit (47%), > 5 tahun ≤ 10 tahun (2006-2010) : 8.103 unit (18%), > 10 tahun ≤ 15 tahun (2001-2005) : 13.176 unit (30%), > 15 tahun ≤ 20 tahun (1996-2000) : 1.384 unit (3%), dan usia kendaraan > 20 tahun (≤ 1995) : 761 unit (2%).

Untuk jumlah keseluruhan kendaraan angkutan barang menurut jenis sub kendaraan dari Dishubtrans DKI tercatat sejumlah 44.187 kendaraan dengan rincian truk besar sebanyak 38.434 kendaraan (87%), truk kecil 1.745 kendaraan (4%), truk khusus 163 kendaraan (0%), dan truk sedang sebesar 3.845 kendaraan (9%).

Sedangkan jumlah total kendaraan angkutan barang berdasarkan jenis pelayanan dari Dishubtrans DKI sebesar 44.187 kendaraan dengan rincian truk derek 39 kendaraan (0%), truk MBU (Mobil Barang Umum) 35.392 kendaraan (80%), truk peti kemas 7.501 kendaraan (17%), serta truk tangki sebanyak 1.255 kendaraan (3%).

Aptrindo sendiri yang mewakili pengusaha angkutan truk barang telah sepakat dengan batasan usia pakai truk hingga 20 tahun, tapi sekitar 1.925 unit truk yang tergabung dalam Aptrindo usianya sudah melebihi 20 tahun.

Tanggung Jawab Agen Pemegang Merek

Pihak agen pemegang merek (APM) dianggap punya tanggung jawab besar terhadap produknya masing-masing, sekalipun kendaraan tersebut sudah tidak mendapatkan garansi mesin atau pemeliharaan di bengkel resmi APM. “Dalam hal ini pihak APM yang lebih tahu tentang kondisi kendaraan yang mereka produksi. Terserah teknisnya bagaimana, apakah truk tua tersebut tidak ditangani langsung pihak APM, atau diarahkan ke workshop non-APM yang berafiliasi resmi dengan APM? APM juga memiliki tanggungjawab atas kondisi truk yang diproduksinya, jika kendaraan diservis di bengkel resmi mereka,” urai Andri.

Di samping itu, menurut Andri, kendaraan yang akan diperpanjakan juga harus lulus uji KIR sebagai bukti bahwa kendaran itu layak jalan. Seperti pengecekan tingkat emisi gas buang dari proses pembakaran mesin, haruslah diperhatikan karena akan mempengaruhi tingkat kelulusan uji kelayakan fisik kendaraan ini.

Terkait uji KIR di Jakarta ini, muncul wacana pelaksanaan uji KIR akan menggandeng atau melibatkan pihak swasta, dalam hal ini bengkel resmi APM. Andri justru mendorong agar KIR swasta itu segera diwujudkan. “Karena kendaraan semakin banyak dan jumlah jalur KIR yang ada selama ini sudah terbatas, bahkan bisa diibaratkan sudah ngos-ngosan,” kata mantan Asisten Pemerintahan Kota Jakarta Timur ini.

Jika pihak APM juga memiliki lembaga uji KIR yang sudah memililiki sertifikasi, pihak Dishubtrans DKI akan lebih diringankan karena ada pihak swasta yang berkompeten melakukan proses uji kelayakan kendaraan selain pemerintah. Dari sisi pengemudi juga akan diuntungkan dengan keberadaan KIR swasta, sebab tersedia alternatif pilihan lokasi untuk melakukan uji kelayakan kendaraannya, dengan biaya retribusi yang sama dengan yang berlaku di lokasi uji KIR pemerintah. Tujuannya supaya masyarakat bisa lebih cepat terlayani, dengan hasil yang juga lebih akurat.

Terkait pengujian kelayakan kendaraan (uji KIR), menurut alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini tidak ada perbedaan signifikan. Karena secara prosedural, antara KIR swasta dengan KIR yang dilakukan Dishub selama ini tidak berbeda, dan pihaknya sedang mematangkan regulasi untuk melakukan bentuk kerjasamanya dengan pihak swasta dalam penerapan dan pengadaan uji KIR ini.

Parktik uji KIR selama ini tak bisa terlepas dari praktik suap-menyuap. Andri pun menegaskan kembali pentingnya penggunaan teknologi dalam proses uji KIR. Menurut pria berdarah campuran Betawi-Bengkulu ini, seluruh proses idealnya dapat dilakukan secara komputerisasi mulai dari booking, pembayaran melalui virtual account, sampai menerima hasil lulus uji KIR. Tujuannya untuk mengurangi transaksi secara manual atau cash, demi meminimalisir kemungkinan berhadapan secara langsung antara pemilik dan operator penguji yang akan memicu praktik suap-menyuap.

Syarat Agar Tetap Dapat Beroperasi

Menjawab uneg-uneg dari kalangan pengusaha truk yang memiliki armada kendaraan yang sudah tergolong tua, Andri menyampaikan beberapa syarat untuk dipatuhi. Andri mengatakan bahwa perusahaan trucking wajib mempunyai pool (garasi truk) dan workshop (bengkel mandiri di dalam pool).

Andri mencontohkan seperti yang ada di Jerman, truk di sana tidak mengenal pembatasan usia pakai, bahkan ada yang sampai 30 tahun masih diizinkan beroperasi. “Hal ini kembali lagi, perusahaan angkutan truk di Jerman sudah memiliki pool dan workshop sendiri, ditambah proses uji KIR yang sangat detil dengan antrean sangat pendek sekitar 25-30 unit dalam satu lajur di setiap lokasi pengujian KIR. Saya sebenarnya juga sepakat tidak ada lagi pembatasan kendaraan, dengan catatan perawatannya harus bagus”.

“Kalau kita mau jujur, satu sisi pengusaha ingin supaya kendaraannya tetap dapat beroperasi sampai 20 tahun, 25 tahun, 35 tahun. Tapi terkadang orang kita ini membandingkannya asal membandingkan saja. ‘Pak di Jerman truk bisa sampai 30 tahun kok boleh?’, tetapi Anda sendiri cuma bisa bilang begitu saja tanpa mau mengikuti prosedur yang berlaku,” ungkap Andri

Menurut Andri, kalau kita mau meniru yang baik ya harus ditiru semuanya dari A sampai Z, jangan hanya setengah-setengah. Seperti memiliki pool sendiri, harus ada penyimpan, harus ada workshop, setiap hari sebelum melakukan usaha harus dicek, jangan mau enaknya saja kita ini. Maka dari itu melihatnya harus secara utuh jangan setengah-setengah.

Pihak Dishubtrans DKI sebenarnya punya skema semacam itu, intinya maksimum sampai dengan 20 tahun. Sebelum kami merekomendasikan untuk bisa memperpanjang pengurusan surat-suratnya, kami perlu teliti terlebih dulu unsur kelayakan fisiknya untuk kemudian direkomendasikan buat uji KIR.

Kalau tidak lulus uji KIR, ya harus melakukan uji KIR ulang sesuai ketentuan sampai lulus uji KIR. Sebab konteks ini kan kendaraan yang bermasalah dan mau mendapatkan rekomendasi, jadi syaratnya lebih banyak untuk bisa kita berikan rekomendasi.

Kemudian jika sudah lulus uji KIR, lanjut Andri, pihaknya baru dapat merekomendasikannya ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta supaya kartu izin usaha (KIU) bisa dikeluarkan (untuk truk berusia 10-20 tahun).

“Intinya saya mengeluarkan dua rekomendasi, yaitu rekomendasi untuk KIR dan rekomendasi kepada BPTSP untuk perpanjangan. Salah satu rekomendasi ini juga akan masuk ke dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang standar Pelayanan Minimal angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek,” urai pria yang hobi bulu tangkis ini.

Pihak Dishubtrans DKI juga akan memantau kembali kendaraan berusia lebih dari 15 tahun sampai 20 tahun sebanyak 1.384 unit itu, selama masa transisi ini akan dibagi menjadi 3 atau 2 kali masa perpanjangan usia pakainya. Karena Dishubtrans DKI telah menyepakati soal usia kendaraan maksimum sampai 20 tahun dan untuk proses pemusnahannya dilakukan bertahap.

Untuk prosesnya, pengusaha harus mendaftarkan kendaraannya terlebih dulu dengan persyaratan yang sudah ditetapkan untuk memperpanjang kendaraan mana yang akan diperpanjang disertai tahun kendaraannya. Sebelum diberikan rekomendasi akan dicek dan diteliti terlebih dulu, karena pihak Dishubtrans tidak paham mana yang layak atau tidak.

Bagi pengusaha perorangan yang belum berbadan hokum atau belum berbentuk perusahaan (PT), Andri dengan tegas tidak akan menerima satu per satu secara perorangan. Untuk itu bagi pengusaha perorangan harus bergabung dulu di dalam koperasi yang notabene sudah berbadan hukum. Dalam konteks ini, usulannya bukan lagi secara perorangan, yang mengusulkan nanti koperasinya dimana mereka bergabung.

(Diolah dan disarikan berdasarkan wawancara khusus dengan Kadishubtrans Provinsi DKI Jakarta, Andri Yansyah)

Naskah : Antonius Sulistyo
Foto : Pebri Santoso 



Sponsors

TruckMagz Konstruksi Indonesia

TruckMagz Transport, Logistics & Maritime

GIIAS TruckMagz 2017