Mulai 1 Mei 2020 Pelanggar ODOL Tidak Bisa Melakukan Penyeberangan Antarpulau

20 / 01 / 2020 - in Berita

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan kebijakan Zero ODOL (over dimension & overload) mulai 2021 mendatang. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan bahwa pihaknya tidak memaksakan dalam waktu singkat harus selesai semuanya, namun perlu waktu untuk sosialisasi dan penyesuaian.

“Kami ada toleransi, karena persoalan menyangkut ODOL ini sangat kompleks dari hulu sampai ke hilir. Tetapi satu per satu persoalan itu coba kami selesaikan. Sehingga nanti pada tahun 2021, kami dari Kementerian Perhubungan dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat men-declare tahun 2021 kita coba selesaikan,” kata Budi Setiyadi beberapa waktu lalu.

Menindaklanjuti kebijakan pemerintah ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) menggelar rapat tindak lanjut pengaturan dan pengendalian kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan, Selasa (7 Januari 2020). Pembahasan ini dihadiri stakeholder terkait, yaitu perwakilan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Biro Hukum Kemenhub, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Direktur Kepelabuhanan Kemenhub, Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Kemenhub, Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub, Direktur Angkutan Jalan Kemenhub, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Lampung, Kadishub Provinsi Banten, Kepala KSOP Kelas I Banten, Kepala KSOP Kelas I Panjang, Perwakilan Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Kepala BPTD Wil.VI Provinsi Lampung dan Bengkulu, Kepala BPTD Wil.VIII Provinsi Banten, Perwakilan Kepala Bagian Hukum Setditjen Hubdat Kemenhub, Ketua Umum DPP Gapasdap, Ketua Umum DPP INFA, serta Dirut PT Bandar Bakau Jaya.

Dalam rapat ini menghasilkan beberapa kesepakatan, yakni pihak Ditjen Hubdat akan mengundang pelaku logistik (Organda, Aptrindo, Kadin) terkait kegiata bebas ODOL; telah diadakan MoU antara Ditjen Hubdat, BPJT, Kapolri, Ditjen PU Bina Marga namun untuk pemberlakuan pada 1 Janurai 2020 terkendala kegiatan Nataru (Natal 2019 dan Tahun Baru 2020); untuk toleransi 50 persen (kelebihan muatan) diberikan karena pihak asosiasi logistik terkait meminta waktu untuk melakukan penyesuaian; buku KIR lama secara bertahap diganti dengan e-BLUE (berupa kartu) terhitung mulai 1 Januari 2020; perlu dilakukan komitmen bersama stakeholder terkait sebelum melaksanakan kegiatan bebas ODOL; dan toleransi waktu pemberlakukan bebas ODOL akan dibahas lebih lanjut.

Pihak Ditjen Hubdat melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut menyatakan bahwa, untuk Zona 1 berada di pelabuhan untuk melakukan manifes guna mengetahui apakah kendaraan ODOL atau tidak; manifes untuk Zona 2 (pelabuhan dan kapal) belum disa dipastikan terkait kendaraan ODOL; untuk Zona 3 adalah pemeriksaan kendaraan di kapal; isu strategis lainnya terkait muatan bahan/barang berbahaya; untuk wilayah Bojonegara (Provinsi Banten), Dit. Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub akan berkoordinasi lebih lanjut dengan KSOP Kelas I Banten untuk melakukan screening guna mencegah kendaraan ODOL lolos. Dalam hal ini pihak KSOP Kelas I Banten akan melakukan koordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, PT Bandar Bakau Jaya, dan BPTD terkait pemasangan portal dan jembatan timbang.

PT ASDP Indonesia Ferry selaku operator penyeberangan mendukung penuh kegiatan bebas ODOL khususnya di pelabuhan penyeberangan, serta telah menyiapkan portal dan jembatan timbang di beberapa pelabuhan penyeberangan utama. ASDP juga akan melakukan sosialisasi melalui spanduk dan brosur terkait kegiatan bebas ODOL ini, serta akan berkoordinasi dengan pihak BPTD terkait untuk penempatan personel pengawasan.

Sementara itu, Kadishub Provinsi Banten mengimbau agar langkah penanganan ODOL harus diikuti dengan aturan di jalan nasional, dan terkait pemberlakuan bebas ODOL di jalan tol yang belum terlaksana. Termasuk rekayasa pengeluaran kendaraan ODOL dari jalan tol, serta penanganan truk angkutan tanan di wilayah Banten.

Sedangkan pihak Dishub Provinsi Lampung telah berkoordinasi dengan ASDP dan PT Bandar Bakau Jaya untuk persiapan penanganan ODOL di pelabuhan, dengan menyiapkan empat set jembatan timbang portable dan memasang spanduk kegiatan bebas ODOL di pelabuhan dan jalan tol.

Kadishub Provinsi Lampung berharap pelaksanaan operasi bebas ODOL ini agar menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh sopir truk. Menurutnya, kegiatan bebas ODOL sebaiknya tetap dilaksanakan pada 1 Februari 2020. Sejauh ini Dishub Provinsi Lampung telah menindak pelanggaran ODOL sebanyak 303 kendaraan, namun sempat terhenti lantaran beredarnya surat edaran Ditjen Hubdat terkait toleransi muatan sebesar 50 persen beberapa waktu lalu. Kadishub meminta supaya pengecekan overload dilakukan melalui DO muatan.

Kesimpulan dari rapat pembahasan tindak lanjut pengaturan dan pengendalian kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan, yakni menetapkan mulai 1 Februari 2020 akan dilakukan penerapan kendaraan bebas ODOL di seluruh pelabuhan penyeberangan di Indonesia dengan tahapan sebagai berikut;

1. Bulan Februari-30 April 2020, pelanggaran ODOL akan dilakukan penilangan oleh Polri/PPNS dan teguran tertulis untuk tidak mengulangi pelanggaran sejenis dan melakukan normalisasi kendaraan.

2. Mulai 1 Mei 2020, bagi pelanggar ODOL tidak akan dilayani untuk melakukan penyeberangan.

 

Editor: Antonius
Ilustrasi: Dok. TruckMagz



Sponsors

 

 

logo-chinatrucks300 327pix