Kepemilikan Garasi Pribadi Hambat Perizinan Usaha Angkutan Barang di Semarang

03 / 10 / 2016 - in Berita

Usaha angkutan Barang

Pengusaha angkutan barang di wilayah Semarang, Jawa Tengah, belakangan kembali resah lantaran aturan yang mengharuskan pemilik armada truk angkutan barang untuk memiliki garasi (pool) pribadi. Hal ini diungkapkan Chandra Budiwan, Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah, saat dikonfirmasi TruckMagz, Senin (3/Okt).

Chandra yang juga pengusaha trucking asal Semarang ini mengungkapkan, beberapa koleganya mengaku dipersulit saat hendak membuat surat izin usaha angkutan lantaran mereka umumnya memang belum memiliki garasi truk sendiri. “Salah satu yang dipersyaratkan dalam pembuatan surat izin penyelenggaraan angkutan barang umum, adalah harus mempunyai pool. Sementara UU Lalu Lintas (UU No.22 Th 2009) tidak mewajibkan hal itu (memiliki pool sendiri),” kata pemilik PT Ceha Jaya Logistic di kawasan industri Terboyo, Semarang, Jateng ini.

Menurut Chandra, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang sebagai pemberi Izin Usaha Angkutan Barang, bersama dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Semarang, melakukan penindakan terkait keberadaan dan kepemilikan garasi truk ini mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan (KM) 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan.

Jika ditelisik lebih dalam, KM 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, Bab III tentang Izin Usaha Angkutan, pada Pasal 35 ayat 2 menyatakan bahwa untuk memperoleh izin usaha angkutan wajib memenuhi persyaratan (f.) Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (pool).

Dihubungi terpisah, Kasubdit Angkutan Barang Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Dadan M. Ramdan mengatakan, tujuan memiliki garasi atau pool itu lebih kepada tindakan untuk menertibkan kendaraan besar seperti truk, yang biasanya parkir di pinggir jalan dan memicu kemacetan. ” Kalau aturannya sendiri belum berlaku secara sah, karena KM Nomor 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalannya saja masih dilakukan revisi saat ini. Mungkin Dishub setempat bermaksud agar jangan sampai mengganggu kepentingan umum dengan memarkir truk di sembarang tempat atau di pinggir jalan,” ungkap Dadan di ujung telpon.

Usaha angkutan Barang

Selama ini, lanjut Chandra, armada truk milik teman-teman pengusaha angkutan barang di semarang dan sekitarnya memang kerap diparkir di kawasan-kawasan industri yang terdapat lahan parkirnya atau kantong-kantong parkir.

Selain itu Chandra mengatakan, praktik yang terjadi di Semarang, jika tidak mempunyai pool maka truk otomatis menjadi pelat (Nopol) hitam. “Meski sudah berbadan hukum, memiliki akta pendirian, tapi tidak mempunyai izin usaha penyelenggaraan angkutan umum, maka nomor polisinya akan menjadi pelat hitam. Sementara untuk mendapat izin usaha penyelenggaraan angkutan barang umum harus punya garasi sendiri. Dan sesuai SE dirjen pajak, kalau truk pelat hitam akan dikenai PPn sebesar 2%. Ini jelas akan membuat pengusaha UMKM lama-lama mati nanti,” sesalnya.

Dadan juga menyesalkan ketidaksinkronan peraturan yang mengatur permasalahan izin angkutan barang umum antara pusat dan daerah tersebut. Menurut pria ramah ini, Dishub Kota Semarang semestinya mengetahui aturan yang berlaku saat ini. “Badan Pelayanan Perizinan Terpadu menerbitkan itu tentu atas masukan atau rekomendasi dari Dishub. KM (Keputusan Menteri Perhubungan) itu derajatnya di bawah PP (Peraturan Pemerintah), PP di bawah UU. Kalau yang tidak sejalan atau bertentangan, otomatis gugur demi hukum,” pungkasnya.

Chandra mengakui jika perusahaannya memang sudah memiliki pool sendiri, namun untuk memberi solusi dengan menawarkan tumpangan garasi kepada rekan sejawat yang belum mempunyai pool dirasa kurang efektif dan hanya sekadar kamuflase semata. “Harapannya, keharusan mempunyai garasi atau pool itu ditiadakan, karena hanya akan menghambat perkembangan industri angkutan barang di Tanah Air, selain itu juga bertentangan dengan surat edaran dirjen pajak,” tutup Chandra.

 

Editor: Antonius S
Foto: Pebri S

 

 

 



Sponsors

logo-chinatrucks300 327pix