Pembatasan Muatan Bagi Para Stakeholder di Industri Trucking Indonesia

25 / 11 / 2016 - in Berita

Berat muatan angkutan yang selama ini seakan tak kunjung ada titik temunya, menjadi bahan koreksi bagi para stakeholder dalam industri trucking di Indonesia. Mulai dari regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), agen pemegang merek (APM) truk, serta pihak asosiasi yang mewadahi pengusaha angkutan truk di Indonesia.

Sebelumnya Wakil Ketua Bidang Distribusi dan Logistik Asosisasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman menyatakan, muatan maksimum truk di Indonesia didasarkan pada kekuatan jalan atau kelas jalan yang selama ini tidak pernah berubah.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, permasalahan kelas jalan di Indonesia sangat berkaitan dengan kontur daratan yang dimiliki negeri tercinta ini. “Kalau ingin menaikkan kelas jalan perlu mengingat bahwa Indonesia banyak terdapat daerah pegunungan dengan kontur tanjakannya yang harus kita regulasi terlebih dulu,” kata Arie kepada TruckMagz beberapa waktu lalu.

Arie mengatakan, bahwa aturan pembatasan kelas jalan di Indonesia yang menganut maksimum sumbu terberat 10 ton dianggap masih relevan untuk terus diterapkan. “Aturan kelas jalan di Indonesia  sama dengan yang diterapkan di beberapa negara Eropa seperti Denmark, Yunani, dan Finlandia,” imbuhnya.

Permasalahan lain muncul dengan adanya anggapan bahwa kemajuan teknologi kendaraan truk dengan kemampuan power maksimum lebih besar, akan memicu pelaku bisnis angkutan truk untuk menambah muatan armada angkutannya hingga melebihi kemampuan atau kelas jalan.

Menurut Direktur Sarana Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Karlo Manik, kebijakan dalam pembatasan muatan maksimum truk akan mengacu dari power to weight ratio kendaraan. “Maksimum 5,5 kW per ton untuk meringankan beban jalan sehingga jalan yang sering dilintasi truk tidak cepat rusak,” sebut Karlo beberapa waktu lalu di Jakarta.

Spesifikasi Kendaraan

Pihak pabrikan kendaraan dalam hal ini APM truk menyikapi peraturan pemerintah yang lebih ketat dalam pembatasan muatan maksimum ini, lebih ditujukan kepada standar spesifikasi kendaraan terkait pembuatan rear body (bak/boks). “Dulu mungkin orang bisa bikin rear body truk lebih tinggi atau mungkin lebih panjang, sekarang tidak bisa lagi karena aturannya lebih ketat soal pembuatan rear body yang berkaitan dengan payload (muatan),” ungkap Duljatmono, Director MFTBC Marketing Division PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB) selaku APM truk Mitsubishi Fuso di Indonesia.

Duljatmono menjelaskan bahwa ada dua faktor yang bisa merangsang orang untuk menambah beban tanpa memperhitungkan payload yang diizinkan. “Pertama power maksimum dari kendaraan itu sendiri. Kedua adalah kapasitas, semakin panjang kendaraannya mereka pikir bisa dibebani muatan makin banyak padahal belum tentu. Sebab truk itu didesain dengan GVW (gross vehicle weight)-nya masing-masing, walaupun dimensinya lebih panjang belum tentu GVW-nya juga lebih besar dibanding truk yang lebih pendek. Truk yang lebih panjang itu dimaksudkan untuk peruntukan volume bukan untuk menambah berat, tapi kebanyakan menganggap semakin panjang truk maka bisa diisi muatan lebih banyak sampai truknya nose up sejauh powernya masih cukup buat narik muatan itu,” papar Momon sapaan karibnya.

dsc_0162

Jika bicara mengenai tonase angkutan truk di lapangan memang sulit dipantau secara langsung lantaran harus ditimbang terlebih dulu di jembatan timbang. “Secara spesifikasi bisa dibayangkan rata-rata, untuk kelas LDT (light duty truck) tinggi dump maksimum 70 cm, lebar 2,5 meter dan panjangnya 4,2 meter. Sedangkan di kelas MDT panjangnya hanya bisa 7,5 meter dan tinggi baknya maksimum 1,8 meter,” urai Doni Maksudi, Deputy Group Head of Field Group KTB.

Pertimbangannya, menurut Doni, lebih untuk menyesuaikan dengan kemampuan sasis truk itu sendiri. “Jadi kalau panjang sasisnya 7,5 meter ya 7,5 meter yang dipakai, dibatasi dengan pembuatan rear body sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Itu saja yang diterapkan pemerintah saat ini menurut saya,” ujarnya.

Selain itu, muatan truk juga berkaitan dengan weight distribution (distribusi beban). Misal angkutan truk di kawasan pelabuhan yang terapkan batas tonase hingga 30 ton. Jika beban 20 ton diangkut menggunakan truk yang lebih panjang atau dengan multi axle, otomatis pembagian bebannya lebih merata di setiap axle sehingga tidak merusak jalan. Sementara truk yang lebih pendek dengan muatan yang sama (20 ton), maka beban di setiap axle otomatis lebih berat karena titik bebannya tidak merata di setiap poros rodanya sehingga memicu kerusakan jalan.

 

Editor: Antonius
Foto: Pebri, Anton

 

 



Sponsors

logo-chinatrucks300 327pix