Pemberlakuan Green Freight Terkendala Bea Masuk dan Pajak

07 / 03 / 2018 - in Berita

Implementasi green freight di Indonesia belum efektif, bahkan masih sedikit perusahaan transportasi barang yang sudah menerapkannya. Sebagian pelaku masih menganggap penerapan green freight sebagai sesuatu yang mahal karena biaya investasi yang tinggi, sehingga dianggap bertentangan dengan prinsip bisnis yang berorientasi terhadap pencapaian keuntungan.

Pengamatan Supply Chain Indonesia (SCI), selain dengan investasi baru atau penggantian armada dengan yang lebih ramah lingkungan, penerapan green freight bisa dilakukan melalui praktik-praktik operasional yang efisien dan ramah lingkungan. Misalnya, eco-driving, penerapan strategi, teknik, dan operasional transportasi yang efisien, termasuk dengan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, green freight juga bisa dilakukan dengan kolaborasi antar pelaku usaha. Antar perusahaan transportasi atau perusahaan transportasi dan manufaktur.

Misalnya pengaturan jadwal pengantaran dan bongkar-muat barang. Selain pelaku usaha, penerapan green freight melibatkan banyak pihak. Misalnya, pabrikan truk, Kementerian Perindustrian tentang eancang bangun kendaraan, Kementerian Perhubungan terkait uji tipe dan uji emisi gas buang, Kementerian Lingkungan Hidup mengenai ambang batas emisi gas buang, Kementerian ESDM soal pengembangan spesifikasi bahan bakar, Pertamina dalam hal pendistribusian bahan bakar, dan Kepolisian membantu penegakan peraturan,” kata Setijadi, Ketua Supply Chain Indonesia.

Meski begitu, lanjut Setijadi, salah satu kendala utama yang dihadapi pelaku usaha transportasi adalah biaya penggantian armada. Harga mahal setiap unit armada antara lain karena beban bea masuk (BM) dan pajak-pajak (PPN, PPH, BBN, dan PKB). Berdasarkan analisis Supply Chain Indonesia (SCI), nilai total bea masuk dan pajak-pajak tersebut mencapai sekitar 52,5% dari harga pabrik setiap unit armada.

Teks: Abdul

Foto: Istimewa



Sponsors

 

 

logo-chinatrucks300 327pix