Truk Kelebihan Muatan Melebihi Lima Persen akan Ditilang di Jembatan Timbang

27 / 07 / 2018 - in Berita

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) semakin serius menindak praktik pelanggaran kelebihan muatan (overload) pada truk angkutan barang. Salah satu upaya dengan menargetkan pengoperasian jembatan timbang sebanyak 92 titik di tahun 2019, dari yang sebelumnya hanya 42 titik di seluruh Indonesia.

Jika mengacu pada Undang-undang (UU) No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta Peraturan Pemerintah (PP) No.74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, perusahaan angkutan umum barang sebenarnya wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

Ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan berdasarkan UU 22 Tahun 2009 dan PP 74 Tahun 2014 ini dianggap perlu pengawasan langsung dari Kemenhub sebagai regulator, baik menggunakan alat penimbangan secara tetap (statis) atau yang dapat dipindahkan (portable).

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi, tidak maksimalnya fungsi jembatan timbang selama ini karena di beberapa daerah dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Dari situ fungsinya sudah melenceng dan melahirkan pungutan liar. Maka dari itu pemerintah mengambil alih semua jembatan timbang yang ada,” katanya beberapa waktu lalu.

Menindaklanjuti ketentuan dalam UU 22 Tahun 2009 dan PP 74 Tahun 2014, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menetapkan langkah-langkah penindakan terhadap pelanggaran tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan, melalui Surat Edaran No.SE.3/AJ.108/DRJD/2018 tentang Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Surat Edaran tersebut, penindakan terhadap pelanggaran kelebihan berat muatan melebihi lima persen dari daya angkut kendaraan yang ditetapkan dalam bukti lulus uji, akan ditilang dan melarang pengemudi meneruskan perjalanan. Sopir diizinkan meneruskan perjalanannya setelah memindahkan kelebihan muatannya ke kendaraan lain, dan setelah hasil penimbangan ulang dinyatakan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

“Kita juga sedang menyiapkan dari sisi petugas terutama untuk melakukan penyidikan terhadap truk overdimensi. Ditambah penerapan bertahap bukti lulus uji berkala dalam bentuk smart card, untuk menghindari penggandaan maupun tindak pidana pemalsuan. Target efektif pelaksanaan mulai satu Januari 2019,” ujar Budi Setiyadi.

 

Editor: Antonius
Ilustrasi: Istimewa



Related Articles

Sponsors

 

logo-chinatrucks300 327pix